Seberapa Besar Arti Papua di Mata Soekarno?

Pertengahan Agustus 2019, kerusuhan meletus di Papua dan Papua Barat. Peristiwa yang terjadi pada Senin 19 Agustus itu dipicu oleh dugaan pelanggaran terkait rasisme dan penangkapan sejumlah pelajar Papua di kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Pecahnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat tentu tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Padahal, "luka" dalam masalah Papua sangat tak terduga dan tidak pernah terbayang presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno.

Tidak hanya itu, Sukarno sendiri tidak pernah pindah dari panggilan "Sabang ke Merauke", sebagai perwujudan integritas kedaulatan Indonesia. Papua adalah harga tetap. Lalu seberapa besar arti Papua di mata Soekarno?Bandar66

Dari berbagai data dan sumber yang diperoleh Okezone, perjuangan Soekarno untuk merebut Irian Barat (sekarang Papua) dari kontrol imperialis Belanda, sama sekali tidak menyebabkan cedera di Papua.

Perjuangan dalam bentuk Tiga Perintah Rakyat (Trikora), Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno berhasil membimbing Papua kembali ke wilayah kedaulatan Indonesia pada Mei 1963.

Dalam negosiasi antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS), Belanda setuju untuk menganggarkan 30 juta dolar per tahun untuk pengembangan Irian Barat melalui PBB.

Sementara Indonesia berkewajiban mengatur penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua pada bulan Desember 1969. Setelah itu, pemerintah Soekarno segera merancang program pengembangan Papua.

Wakil menteri koordinator pertama untuk urusan Irian Barat, Subandrio, di hadapan DPRD Irian Barat pada 22 Juli 1963, mengatakan bahwa pemerintah pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi administrasi sipil, dan menggerakkan ekonomi lokal pada tahun pertama setelah penyerahan Papua. .

Untuk menjalankan semua program ini, pemerintah pusat menggunakan dana dari PBB (bernama Dana untuk Irian Barat / Fundwi).

Namun, belum jelas apakah program perencanaan pemerintah Soekarno berjalan atau tidak. Karena, Soekarno digantikan oleh Soeharto setelah kerusuhan 1965.

Tap Dana Fundwi hanya dibuka kembali ketika Suharto naik menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia.DominoQQ

Pada tahap awal, pemerintah pusat akan fokus pada pengembangan daerah pedesaan. Pemerintah Bung Karno memberi perhatian khusus pada pengembangan lembah Baliem.

Kepemimpinan Bung Karno memiliki konsep untuk mengembangkan Papua. Bung Karno sepenuhnya memahami bahwa mendapatkan kembali Papua ke pangkuan Republik Indonesia menimbulkan kewajiban bagi pemerintahnya untuk mengembangkan Papua, seperti di daerah lain di negara ini.

Bung Karno juga sepenuhnya memahami bahwa orang Papua membutuhkan sentuhan tangan pemerintah pusat dalam pengembangan daerah mereka.

AGEN POKER | POKERCIP | DOMINOQQ | SAKONG | BANDAR POKER | CEME | BANDAR66 | CAPSA | POKER |