Di Paripurna DPR, Anggota F-PAN John Siffy Interupsi soal Kericuhan di Papua

Jakarta - Anggota Fraksi DPR PAN John Siffy Mirin menyela rapat pleno hari ini. John, yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Papua, menyatakan keresahan orang Papua tentang pemblokiran layanan data dengan masalah rasisme.

"Menanggapi kondisi nyata yang terjadi di Tanah Papua, kematian hak asasi manusia di Tanah Papua kemudian hari itu menodai semangat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74. Semua peristiwa ini menjatuhkan martabat rakyat Papua, karena benar-benar orang Papua 100 persen manusia, bukan binatang, "kata John di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dia mengatakan dia menerima aspirasi dari orang Papua setelah kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Salah satunya, John mengatakan warga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjamin keamanan semua siswa Papua.

"Bahwa pemerintah harus sepenuhnya menjamin jaminan keamanan untuk semua siswa Papua di luar Papua. Jika pemerintah tidak menjamin keamanan bagi siswa Papua di seluruh nusantara, lebih baik kembali ke Papua, sehingga mereka belajar di tanah air mereka, di tanah leluhur mereka , "kata John.

Lebih lanjut, ini adalah masalah dugaan rasisme yang menjadi latar belakang kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur. John mengatakan masalah rasisme dalam insiden itu adalah akumulasi pelanggaran hak asasi manusia yang belum diselesaikan.

"Rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang adalah akumulasi dari semua pelanggaran HAM yang belum pernah diselesaikan. Negara tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua," katanya.

John juga meminta Jokowi untuk menarik pasukan keamanan, baik polisi maupun TNI, yang dikirim ke Papua. Ia menilai keberadaan polisi tambahan dan TNI ke Papua sudah tidak dibutuhkan lagi.

"Ketiga, saya, sebagai wakil rakyat, meminta Presiden semua pasukan TNI-Polri di seluruh Papua untuk segera ditarik karena para pelanggar hak asasi manusia diduga membunuh 120 orang," jelas John.

Aspirasi terakhir adalah masalah memblokir internet. John meminta agar pemblokiran dicabut.

"Keempat, memblokir akses internet di seluruh Tanah Papua adalah satu sisi. Saya harap negara hadir dan menyediakan akses internet bagi semua orang Papua untuk dapat menggunakan internet," katanya.

John juga mengatakan bahwa Papua tidak membutuhkan anggaran otonomi khusus. Menurutnya, yang diinginkan orang Papua adalah kehidupan yang layak.

"Pertama, masyarakat Papua tidak meminta uang otonom khusus atau infrastruktur, masyarakat Papua meminta otoritas yang lebih luas dan kehidupan yang lebih baik di atas NKRI," pungkas John.